Pimti Kemenkumham Jateng Dilantik Menjadi Anggota MPNW dan MKNW, Ini Pesan Yang Diberikan Dirjen AHU

NUSA DUA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinand dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPNW) Jateng periode 2021-2024.

Prosesi pelantikan 31 anggota tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, di Hotel Grand Hyatt Bali, Rabu (29/11).

Baca juga: Pemerintah Terapkan Pengetatan Kegiatan Natal dan Tahun Baru

Di waktu yang sama keduanya juga dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Jateng periode 2022-2025.

Prosesi diawali dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara yang dipimpin oleh Dirjen AHU.

Baca juga: Tim Dispermades, dan DPUPR Cilacap Survei Ulang Lokasi Sasaran TMMD di Desa Hanum

Dalam arahannya usai melantik anggota MPWN dan MKNW, Cahyo berpesan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada para notaris di wilayahnya.

Karena fakta di lapangan menunjukkan 60% permasalahan pada Ditjen AHU berkaitan dengan kenotariatan.

Baca juga: Dandim 0703/Cilacap Dampingi Anggota Komisi V DPR RI Tinjau Pembangunan Embung di Desa Sumingkir

"Saudara-saudara merupakan perpanjangan tangan dari Menkumham dalam melakukan pengawasan terhadap notaris, " kata Cahyo.

"Pelantikan ini penting, dalam prakteknya faktanya bahwa boleh saya katakan 60% permasalahan yang ada di Ditjen AHU terkait dengan notaris dan turunannya, "

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

"Oleh karena itu kita harus betul-betul melakukan pembinaan pemantauan kerja dari para notaris, " imbuhnya.

Terlebih saat ini Indonesia sudah menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) sejak 1 November ini. Yang mana fokusnya adalah upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.

Baca juga: Songsong Tahun 2022 Kementrian PUPR Siapkan Anggaran Rp. 5,1 Trilyun

Ditjen AHU sendiri dalam keanggotaan FATF diberi mandat untuk mengawal dan mengawasi serta membina profesi-profesi yang rentan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

"Kita patut bersyukur saat ini Indonesia menjadi anggota FATF, itu merupakan prestasi bagi Indonesia, " ujar Dirjen AHU.

"Ditjen AHU diberikan tugas untuk mengawal pengawasan dan pembinaan terhadap profesi. Yaitu akuntan, pengacara dan notaris. Dari ketiga profesi tersebut merupakan faktor penentu pada keberhasilan kita dalam anggota FATF, "

"Karena yang dilihat nantinya apakah Indonesia itu institusi lembaga keuangannya, profesinya, tidak rentan dari TPPU TPPT, " sambungnya.

Keanggotaan Indonesia dalam FATF akan memberikan dampak bagi peningkatan kredibilitas perekonomian negara yang berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi.

Baca juga: Jelang TMMD, Dispermades, PUPR dan Disperkimta Tinjau Ulang Lokasi Sasaran TMMD

"Saya minta teman-teman di Kanwil mengerti akan hal ini karena investasi akan ada sampai ke provinsi. Tolong ditekuni, dipelajari mengenai aturan-aturan terkait investasi, " pesan Cahyo. 

"Karena kalau sudah rentan dengan itu (TPPU dan TPPT) siapa yang mau investasi di indonesia, " lanjutnya.

Usai pelantikan MPNW dan MKNW, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Teknis Pelayanan Hukum AHU di tempat yang sama. Dirjen AHU berpesan kepada peserta raker untuk semangat mengikuti kegiatan sehingga mampu menemukan solusi atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi di wilayah.

Turut hadir pada kesempatan itu para Pimpinan Tinggi Ditjen AHU, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan dan Kepala Sub Bidang AHU Widya Pratiwi Asmara.